Seakan Pemerintah Tutup Mata, Warga Patungan Bangun Jembatan Way Kakadi di Pelosok Pesisir Barat.

Penengahan, Pesisir Barat – Ketika akses infrastruktur seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah, masyarakat Dusun Suka Jadi, Desa Penengahan, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, justru harus mengandalkan kekuatan sendiri.

Pada Minggu, 13 September 2026, warga secara swadaya mulai membangun Jembatan Way Kakadi, salah satu akses penting yang digunakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Ironisnya, keterbatasan anggaran membuat warga harus membuka iuran secara mandiri. Setiap kepala keluarga (KK) diminta menyumbangkan Rp50 ribu sebagai modal awal pembangunan.

Bukan hanya mengumpulkan uang, warga juga turun langsung ke lokasi. Dengan peralatan dan kemampuan seadanya, mereka bergotong royong mengerjakan pembangunan jembatan yang menjadi kebutuhan vital masyarakat.

Bagi masyarakat Dusun Suka Jadi, jembatan Way Kakadi bukan sekadar bangunan fisik. Jembatan tersebut merupakan bagian penting dari akses mobilitas warga.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan: di mana perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang berada di wilayah pelosok?

Seorang warga berharap pemerintah tidak hanya mengetahui persoalan tersebut dari laporan di atas kertas, tetapi turun langsung melihat kondisi masyarakat.

“Kami sangat berharap kepada pemerintah, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan pemerintah pusat dan dinas-dinas terkait, agar dapat membantu kami yang berada jauh di pelosok ini.”

Harapan warga sebenarnya sederhana: pemerintah hadir dan membantu agar pembangunan jembatan dapat dilakukan secara layak, kuat dan aman, bukan sekadar mengandalkan kemampuan masyarakat.

Iuran Rp50 ribu per KK mungkin terlihat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan sebuah jembatan. Namun bagi masyarakat di pelosok, uang tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus bukti bahwa warga tidak tinggal diam menghadapi persoalan akses mereka.

Masyarakat sudah memberikan apa yang mereka mampu: uang, tenaga dan gotong royong.

Kini pertanyaannya, sampai kapan masyarakat harus membangun sendiri fasilitas yang menjadi kebutuhan publik?

Pemerintah desa, kecamatan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Pemerintah Provinsi Lampung hingga pemerintah pusat dan instansi teknis terkait diharapkan segera melihat kondisi Jembatan Way Kakadi secara langsung.

Jangan sampai semangat gotong royong masyarakat justru menjadi alasan pemerintah untuk tidak segera turun tangan.

Masyarakat sudah memulai dengan apa yang mereka punya. Kini saatnya pemerintah membuka mata, turun ke lapangan dan hadir menyelesaikan persoalan Jembatan Way Kakadi.

Abah Goteng