Diduga 2 Rusunawa Jalur dan Cipanengah Hunian Rakyat Jadi Sarang Mobil Mewah, DPC JWI Sukabumi Raya Bongkar Borok Pengelolaan

SUKABUMI – Skandal pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di kawasan Jalur dan Cipanengah, Kota Sukabumi, mulai mencuat ke permukaan. Fasilitas negara yang seharusnya diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) justru diduga berubah fungsi menjadi hunian nyaman bagi kalangan mampu, lengkap dengan deretan mobil mewah yang parkir rapi di area rusun.

Ironisnya, di tengah dugaan penyimpangan itu, kondisi bangunan disebut memprihatinkan—atap bocor, fasilitas rusak, saluran bermasalah, hingga minimnya respons dari pihak pengelola. Situasi ini memantik kemarahan publik dan mendorong DPC Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Sukabumi Raya turun tangan membongkar dugaan praktik tidak beres tersebut.

Warga Geram: “Ini Rusunawa atau Apartemen Subsidi Orang Kaya?”

Kesaksian warga sekitar memperkuat dugaan adanya penyimpangan serius dalam sistem hunian tersebut. Bu Mimin, warga sekitar, mengaku heran melihat realitas yang sangat bertolak belakang dengan tujuan awal pembangunan Rusunawa.

“Katanya ini untuk rakyat kecil, tapi lihat saja parkirannya—mobil bagus semua. Kami yang benar-benar butuh justru sulit masuk. Ini rusunawa untuk wong cilik atau tempat hidup murah orang berduit?” ujarnya dengan nada kecewa.

Hal serupa disampaikan Pak Soleh, yang menilai pengelolaan rusun sudah jauh dari prinsip pelayanan publik.

“Kalau ada pipa bocor atau fasilitas rusak, laporannya seperti dibuang ke tong sampah. Tidak ada tindak lanjut. Bangunan makin kumuh, tapi uang sewa terus jalan. Penghuninya juga banyak yang diduga bukan warga asli Sukabumi,” tegasnya.

Rp720 Juta per Tahun, Tapi Gedung Kumuh dan Bocor?

Sorotan paling tajam mengarah pada dugaan minimnya transparansi pengelolaan dana sewa. Berdasarkan estimasi kasar:

2 blok Rusunawa

Total sekitar 200 unit kamar

Estimasi sewa Rp300 ribu per bulan per unit

Artinya, potensi pemasukan mencapai:

Rp60 juta per bulan

atau

Rp720 juta per tahun

Angka fantastis itu memunculkan satu pertanyaan besar:

Jika benar dana itu masuk dan dikelola sebagaimana mestinya, mengapa kondisi bangunan tetap memprihatinkan? Mengapa keluhan penghuni soal kerusakan tak pernah ditindaklanjuti? Publik mendesak audit terbuka dan transparan agar tidak muncul dugaan adanya permainan oknum di balik pengelolaan aset negara tersebut.

DPC JWI Sukabumi Raya: Kami Akan Kawal Sampai Tuntas!

Ketua DPC JWI Sukabumi Raya menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam. JWI akan terus mendesak dinas terkait agar memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.

“Kami tidak butuh jawaban normatif atau sekadar formalitas administrasi. Kami ingin transparansi nyata. Rusunawa ini dibangun untuk rakyat miskin, bukan untuk fasilitas terselubung kalangan mampu,” tegasnya.

Ia juga menyatakan, jika ditemukan indikasi permainan antara pengelola dengan penghuni yang tidak sesuai kriteria MBR, maka JWI siap mendorong aparat penegak hukum untuk turun tangan.

“Kalau ada praktik main mata, kami akan kawal sampai proses hukum. Negara tidak boleh kalah oleh oknum,” tambahnya.

Jika dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pengelolaan dana terbukti, sejumlah aturan hukum dapat menjerat pihak terkait, termasuk:

Dugaan tindak pidana korupsi

Penyalahgunaan jabatan dan kewenangan

Kelalaian dalam pengawasan aset publik

Pelanggaran peruntukan rumah susun untuk MBR sesuai regulasi perumahan nasional

Selain itu, pengelolaan Rusunawa wajib tunduk pada aturan rumah susun yang mengatur bahwa hunian subsidi tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan di luar sasaran penerima manfaat.

Kasus Rusunawa Jalur dan Cipanengah bukan sekadar soal bangunan bocor atau fasilitas rusak. Ini adalah persoalan keadilan sosial.

Saat hunian rakyat kecil dipenuhi kendaraan mewah, saat masyarakat miskin tersingkir dari hak dasarnya, dan saat uang negara tidak jelas pertanggungjawabannya—maka yang sedang dipertaruhkan adalah integritas pemerintahan itu sendiri.

DPC JWI Sukabumi Raya bersama masyarakat kini menuntut:

Audit investigatif terhadap dana sewa

Penertiban penghuni agar sesuai kategori MBR

Reformasi total dalam pengawasan dan pengelolaan Rusunawa

Rusunawa harus kembali menjadi rumah bagi yang berhak, bukan ladang rente bagi segelintir oknum.

Sukabumi sedang menunggu jawaban. Dan publik tidak akan diam.

Dede.