Hadapi Isu Utang dan Kelangkaan Alkes, Manajemen RSUDZA Buka Suara di Hadapan LSM GMBI Aceh.

Banda Aceh — Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat, mulai dari dugaan tunggakan utang operasional, kelangkaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), hingga isu rujukan pasien ke rumah sakit lain.

Penjelasan tersebut disampaikan pihak RSUDZA saat menerima konfirmasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Aceh melalui Humas RSUDZA, Rahmadi.

Dalam keterangannya, manajemen menegaskan bahwa pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan nasional tipe A tersebut tetap berjalan normal dan keselamatan pasien tetap menjadi prioritas utama.

Operasi Tetap Berjalan, BMHP Diklaim Terkendali

Menanggapi isu kelangkaan BMHP yang sempat menimbulkan kekhawatiran publik, pihak RSUDZA memastikan seluruh pelayanan, termasuk tindakan operasi, masih berjalan tanpa gangguan.

Manajemen menjelaskan, apabila terjadi kekosongan pada satu merek atau distributor tertentu, rumah sakit segera melakukan substitusi dengan produk lain yang memiliki fungsi medis setara.

“Tindakan medis tidak boleh berhenti. Keselamatan pasien tetap menjadi prioritas utama,” tegas pihak manajemen.

Terkait adanya pasien yang dirujuk ke rumah sakit lain, RSUDZA menegaskan hal tersebut bukan semata-mata disebabkan kekurangan alat atau bahan medis. Rujukan dilakukan berdasarkan pertimbangan medis tertentu, proses pemeliharaan alat kesehatan, maupun keterbatasan kapasitas tempat tidur pasien.

Utang Operasional Disebut Bagian dari Siklus BLUD

Menanggapi isu angka utang yang beredar di masyarakat, manajemen meminta publik memahami mekanisme tata kelola keuangan rumah sakit berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Menurut pihak RSUDZA, utang tersebut merupakan kewajiban operasional kepada vendor yang berkaitan erat dengan keterlambatan pencairan klaim BPJS Kesehatan.

Sebagai rumah sakit besar, terdapat jeda waktu antara pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan proses pembayaran klaim dari BPJS.

Selain itu, proses verifikasi administrasi yang ketat disebut turut memengaruhi percepatan pencairan dana.

“Tunggakan ini berkaitan dengan proses klaim dan verifikasi administrasi yang harus sesuai regulasi. Ini merupakan bagian dari siklus operasional rumah sakit,” jelas manajemen.

Langkah Strategis Mulai Dijalankan

Untuk menjaga stabilitas pelayanan dan kondisi keuangan rumah sakit, manajemen RSUDZA mengaku telah menjalankan sejumlah langkah strategis, di antaranya:

Mempercepat pengadaan BMHP melalui sistem e-katalog.

Menjalin komunikasi intensif dengan distributor utama agar pasokan diprioritaskan.

Melakukan rekonsiliasi data klaim BPJS secara masif guna mempercepat pencairan dana.

Membuka koordinasi dengan Dewan Pengawas dan Pemerintah Aceh guna memastikan dukungan anggaran apabila terjadi lonjakan biaya operasional.

RSUDZA juga menyampaikan apresiasi terhadap fungsi kontrol sosial yang dilakukan LSM GMBI Aceh sebagai bagian dari pengawasan publik terhadap pelayanan kesehatan.

Pihak rumah sakit menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan masyarakat Aceh tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal tanpa terganggu persoalan logistik maupun administrasi.

“Kami membuka ruang audiensi formal bagi pihak-pihak terkait agar informasi yang diperoleh lebih detail, utuh, dan akurat,” tutup pihak manajemen.

Sumber Media Tribuanamuda.com Kaperwil Aceh: Fitriyani