Negara Absen? Warga Margorukun Hidup Sebatang Kara di Rumah Nyaris Roboh Tanpa Bantuan Sosial.

Tanjung Jabung Barat – Jambi — Kamis, 16 April 2026.

Di tengah gencarnya program bantuan sosial yang terus digembar-gemborkan pemerintah, realitas di lapangan justru menunjukkan kondisi yang berbanding terbalik.

Seorang warga di Desa Margorukun, Kecamatan Senyerang, hidup dalam keterbatasan ekstrem tanpa pernah tersentuh bantuan. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar terhadap efektivitas pendataan dan distribusi bantuan sosial di tingkat bawah.

MHD Ngabdi, warga RT 03 Desa Margorukun, menjadi potret nyata dari dugaan lemahnya sistem tersebut. Ia diketahui telah lama hidup tanpa dukungan apa pun dari pemerintah, meskipun kondisi kehidupannya sangat memprihatinkan.

Tempat tinggal yang ia huni jauh dari kata layak. Dinding rumah tampak rapuh, berlubang, dan tidak mampu melindungi dari cuaca. Atap bocor di berbagai titik, sehingga setiap kali hujan turun, air masuk tanpa bisa dibendung.

Lantai rumah menjadi basah, sebagian sudut tergenang air, menciptakan kondisi yang tidak manusiawi untuk ditinggali. Ironisnya, keadaan tersebut bukan baru terjadi, melainkan telah berlangsung cukup lama tanpa perhatian serius dari pihak terkait.

“Sudah lama seperti itu, tapi belum pernah ada bantuan,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya disamarkan, sebut saja inisial I.

Kesaksian ini memperkuat dugaan adanya persoalan serius dalam sistem pendataan penerima bantuan sosial. Padahal, pemerintah pusat hingga daerah setiap tahun mengalokasikan anggaran besar untuk program bansos serta perbaikan rumah tidak layak huni.

Pertanyaan pun mencuat: ke mana aliran bantuan tersebut selama ini? Mengapa warga dengan kondisi sangat memprihatinkan justru luput dari perhatian?

Lebih memprihatinkan lagi, MHD Ngabdi diketahui hidup seorang diri tanpa keluarga yang mendampingi. Tidak ada istri maupun sanak saudara yang membantu kesehariannya. Situasi ini seharusnya menjadi prioritas dalam penyaluran bantuan karena tingkat kerentanan sosial yang sangat tinggi.

Namun kenyataannya, ia justru bertahan hidup dalam kondisi serba kekurangan tanpa sentuhan kebijakan sosial.

Warga sekitar mulai mempertanyakan kinerja aparat desa hingga pemerintah daerah dalam memastikan bantuan tepat sasaran. “Harusnya orang seperti ini yang didahulukan,” lanjut warga tersebut dengan nada kecewa.

Minimnya respons pemerintah dinilai menunjukkan kesenjangan antara laporan administratif dan kondisi nyata di lapangan. Jika pendataan dilakukan secara akurat dan berkelanjutan, kecil kemungkinan kasus seperti ini terjadi.

Hal ini juga membuka dugaan adanya kelemahan dalam sistem verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat maupun Pemerintah Provinsi Jambi diharapkan tidak tinggal diam. Langkah cepat dan konkret dibutuhkan, mulai dari verifikasi lapangan hingga penyaluran bantuan yang tepat sasaran.

Selain itu, perbaikan rumah melalui program bantuan perumahan layak huni dinilai mendesak untuk segera direalisasikan.

Warga berharap kisah MHD Ngabdi tidak sekadar menjadi catatan penderitaan, tetapi menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem, sehingga tidak ada lagi warga yang terabaikan di tengah program bantuan yang terus digaungkan.

((Ditulis oleh: Apriandi))