H. Ujang Fahpulwaton. SE !!! Semprot Keras Korwil Sukabumi: “252 Anak Tidak Dapat MBG 5 Bulan, Kok Bisa Semua Diam?”

Sukabumi – Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sukabumi kian memanas. Setelah terungkap sebanyak 252 siswa SDN Ciherang, Kecamatan Cikidang, diduga tidak menerima MBG selama lebih dari lima bulan, H. Ujang Fahpulwaton, SE akhirnya angkat bicara dengan nada keras dan penuh kritik terhadap kinerja koordinasi wilayah.

Menurutnya, kejadian tersebut merupakan tamparan keras bagi pelaksanaan program nasional yang seharusnya menjamin hak gizi anak-anak tanpa diskriminasi.

“Ini sangat ironis. Negara sedang gencar bicara makan bergizi gratis, tapi di Sukabumi justru ada ratusan anak yang seperti ditinggalkan tanpa kepastian selama berbulan-bulan,” tegas H. Ujang.

Ia menilai alasan “over kuota” yang muncul ke publik justru semakin membuka dugaan adanya kekacauan data dan lemahnya pengawasan distribusi di tingkat wilayah.

“Kalau benar over kuota, pertanyaannya sederhana: siapa yang membuat data? siapa yang mengawasi? kenapa bisa sampai lima bulan tidak selesai? Jangan sampai alasan teknis dipakai untuk menutupi kelalaian,” ujarnya tajam.

Tak hanya itu, H. Ujang juga menyindir keras sikap Korwil Kabupaten Sukabumi yang dinilai lebih memilih bungkam dibanding tampil menjelaskan persoalan kepada masyarakat.

“Korwil jangan hilang saat masalah muncul. Jangan hanya muncul ketika ada seremoni atau foto-foto program. Ketika rakyat bertanya, ketika anak-anak tidak menerima haknya, justru diam. Ini yang memancing kemarahan publik,” katanya.

Ia bahkan menilai pola komunikasi yang terjadi terkesan melempar tanggung jawab kepada staf atau pihak bawahan, padahal secara fungsi dan kewenangan, Korwil adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengawasan distribusi program di daerah.

“Jangan dorong staf jadi tameng birokrasi. Yang diberi mandat negara itu Korwil. Maka jangan lari dari tanggung jawab moral maupun administratif,” lanjutnya.

H. Ujang Fahpulwaton, SE juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera turun tangan melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi MBG di Kabupaten Sukabumi agar persoalan serupa tidak terus berulang.

“Program sebesar MBG jangan sampai rusak gara-gara lemahnya koordinasi wilayah. Ini bukan soal pencitraan program, ini soal hak anak-anak Indonesia,” pungkasnya.

Dede