Warga Pondok Gede Geger! Tagihan “Gaib” PBB Puluhan Tahun Tiba-Tiba Muncul, Nilainya Fantastis.

BEKASI – Warga Pondok Gede, Kota Bekasi dibuat kaget luar biasa setelah mendadak menerima tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berupa piutang lama yang disebut-sebut muncul secara misterius.

Tagihan tersebut bukan angka kecil. Beberapa warga bahkan mengaku menerima tunggakan dengan nominal fantastis hingga ratusan juta rupiah, yang dinilai tidak masuk akal dan jauh dari pembayaran rutin tahunan yang selama ini mereka lakukan.

Yang membuat warga semakin bingung, sebagian tunggakan disebut berasal dari era 1990-an. Banyak warga merasa tidak pernah mendapat pemberitahuan sebelumnya, namun kini tiba-tiba dibebani piutang pajak puluhan tahun silam.

Fenomena ini memicu keresahan besar di lingkungan warga. Mereka mempertanyakan transparansi pendataan serta kejelasan dasar munculnya tunggakan tersebut. Tidak sedikit yang menyebutnya sebagai “tagihan gaib” karena datang tanpa penjelasan rinci dan muncul setelah puluhan tahun berlalu.

Menanggapi polemik ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi menjelaskan bahwa kemunculan tagihan tersebut merupakan bagian dari proses sinkronisasi data piutang pajak lama yang total nilainya mencapai Rp1,185 triliun.

Menurut Bapenda, data tersebut merupakan akumulasi piutang PBB dari tahun-tahun sebelumnya yang kini sedang dilakukan penertiban administrasi agar database pajak daerah menjadi lebih akurat dan tertib.

Sebagai bentuk keringanan, Pemerintah Kota Bekasi melalui Bapenda menawarkan program pengurangan pokok PBB dan penghapusan sanksi administrasi. Bahkan dalam beberapa kasus, diskon yang diberikan disebut bisa mencapai hingga 87 persen guna mengurangi beban masyarakat.

Program ini diharapkan menjadi solusi agar warga tidak terlalu terbebani dengan tunggakan lama yang nilainya membengkak akibat akumulasi bertahun-tahun.

Namun demikian, warga tetap meminta adanya audit terbuka dan penjelasan detail atas dasar penetapan piutang tersebut. Mereka berharap pemerintah tidak hanya menawarkan diskon, tetapi juga memastikan keabsahan tagihan agar masyarakat tidak menjadi korban kesalahan administrasi masa lalu.

“Jangan sampai rakyat dipaksa membayar sesuatu yang bahkan mereka sendiri tidak pernah tahu asal-usulnya,” ujar salah satu warga yang merasa keberatan atas tagihan tersebut.

Kasus ini kini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan besar soal validitas data perpajakan daerah, sekaligus pentingnya transparansi dalam penagihan kewajiban pajak kepada masyarakat.

Abud AR