Rakor di Betara, Bupati “Gaspol” Sinkronisasi Program hingga Tegas Soal Sampah.

TANJAB BARAT – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai “tancap gas” memastikan seluruh program pembangunan tidak lagi berhenti di atas kertas. Komitmen itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Camat dan Lurah se-kabupaten yang digelar di Aula Bumdesma Kecamatan Betara, Jumat (17/04/2026).

Rakor yang dihadiri langsung Bupati Anwar Sadat dan Wakil Bupati Katamso tersebut bukan sekadar agenda rutin. Untuk pertama kalinya forum strategis digelar di tingkat kecamatan—langkah yang dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah daerah ingin memangkas jarak antara kebijakan dan realisasi di lapangan.

Di hadapan camat, lurah, jajaran OPD, hingga unsur Forkopimda, Bupati menegaskan pentingnya satu komando dalam menjalankan visi pembangunan daerah. Ia menolak adanya program yang berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas.

“Semua harus sinkron. Tidak boleh ada yang berjalan sendiri. Visi-misi daerah harus selaras dengan program Jambi Mantap dan Asta Cita nasional,” tegasnya.

Sejumlah program prioritas kembali diingatkan, mulai dari Ketahanan Desa Mandiri Pangan (KDMP), program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penguatan sektor pangan. Namun Bupati menegaskan, keberhasilan tidak diukur dari laporan administratif semata, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Sorotan tajam juga diarahkan pada persoalan pengelolaan sampah. Meski daerah ini telah keluar dari status darurat sampah, Bupati mengingatkan bahwa tantangan berikutnya justru lebih berat.

“Jangan cepat puas. Kita sudah keluar dari darurat, tapi sekarang masuk tahap pengawasan. Ini justru lebih berat,” ujarnya dengan nada serius.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab menargetkan penghentian sistem open dumping mulai Agustus mendatang. Kebijakan ini menjadi titik balik pengelolaan sampah yang selama ini menjadi persoalan klasik di daerah.

Selain itu, edukasi dan pengawasan terhadap masyarakat akan diperketat, mulai dari pemilahan sampah di sumber hingga pengolahan mandiri. Rumah tangga, perkantoran, hingga pelaku usaha diminta tidak lagi abai terhadap persoalan lingkungan.

Dalam forum tersebut, Pemkab juga memperkenalkan pendekatan baru melalui program 3K (Kandang, Kebun, dan Kolam). Program ini digadang-gadang menjadi solusi konkret untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan dari tingkat bawah.

“Kalau lahan tidur masih banyak, itu artinya kita belum maksimal. Program 3K ini harus jadi gerakan bersama,” kata Bupati.

Rakor ini sekaligus menjadi “alarm” bagi seluruh camat dan lurah. Pemerintah daerah menuntut komitmen penuh agar setiap program tidak sekadar menjadi wacana, tetapi benar-benar dijalankan dengan hasil nyata di lapangan.

Menutup arahannya, Bupati mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan merupakan kerja kolektif hingga ke tingkat paling bawah.

“Kalau kita serius, masyarakat pasti merasakan. Tapi kalau kita lengah, program hanya akan jadi laporan di atas meja,” pungkasnya.

(Jurnalis: Apriandi)