Heri Prasojo Minta Dugaan Korupsi Batu Bara Diusut hingga Aktor Intelektual, Desak Klarifikasi Isu Polda Metro Jaya.
Lampung – Direktur Naga Selatan Indonesia (NSI) Law Firm, Heri Prasojo, S.H., M.H., meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pengelolaan batu bara yang diduga berdampak pada terganggunya pasokan listrik di sejumlah wilayah Sumatera. Menurutnya, penyidikan tidak boleh berhenti pada pelaku teknis di lapangan, tetapi harus mampu menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik perkara tersebut, 11 Juli 2026.
“Apabila benar terdapat penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya strategis negara, maka penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh. Penegak hukum perlu menelusuri siapa yang mengambil keputusan, siapa yang memperoleh keuntungan, dan apakah ada pihak yang turut memfasilitasi terjadinya dugaan tindak pidana tersebut,” ujar Heri.
Ia mengapresiasi langkah penyidikan yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri. Namun, ia menekankan pentingnya transparansi dan independensi agar proses hukum berjalan objektif serta tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat.
“Masyarakat menunggu kepastian bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Selain menyoroti kasus dugaan korupsi batu bara, Heri juga menanggapi beredarnya informasi mengenai dugaan pengerahan pasukan bersenjata di sekitar lingkungan Polda Metro Jaya. Ia menilai informasi tersebut perlu segera diklarifikasi secara resmi oleh pihak berwenang agar tidak memunculkan spekulasi dan keresahan publik.
“Informasi yang menyangkut keamanan dan institusi negara sangat sensitif. Karena itu, klarifikasi resmi menjadi penting agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan tidak terjebak pada rumor yang belum tentu benar,” katanya.
Menurut Heri, sinergi antarinstansi penegak hukum dan aparat keamanan harus tetap dijaga demi menjaga stabilitas negara serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
“Publik berharap seluruh aparat negara menjalankan tugas sesuai kewenangannya, mengedepankan koordinasi, dan menjaga marwah penegakan hukum. Jangan sampai muncul situasi yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Heri menegaskan bahwa penegakan hukum yang adil, transparan, dan bebas intervensi merupakan fondasi penting bagi negara hukum.
“Kami akan terus mengawal proses penegakan hukum agar berjalan sesuai konstitusi. Hukum harus menjadi panglima dan hadir memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Heri Prasojo, S.H., M.H.
Abah Goteng
